Bukittinggi,Humas–Sebagai bagian dari pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran,
Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menggelar kegiatan Bedah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2026. Bertempat di Aula kantor Kemenag setempat. Kamis, 22 Januari 2026.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Bukittinggi, H. Eri Iswandi dan diikuti oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Hj. Tri Andriani Djusair seluruh Kepala Seksi, Penyelenggara, Kepala MIN Bukittinggi, Hj. Elvi Rahmi, Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kehadiran seluruh unsur pimpinan dan pengelola anggaran tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan tata kelola anggaran yang tertib, akuntabel, dan sesuai perencanaan.
Kakan Kemenag Kota Bukittinggi menegaskan bahwa kegiatan Bedah DIPA merupakan tahap penting untuk menyamakan persepsi seluruh unit kerja terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
“Bedah DIPA tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga instrumen pengendalian agar program berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” tegas H. Eri Iswandi
Ia berharap seluruh jajaran memahami peran dan tanggung jawab masing-masing agar pelaksanaan program kerja dapat optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda kegiatan meliputi pembahasan DIPA Tahun 2026 dan pemaparan Program Kerja serta Anggaran oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, seluruh Kepala Seksi, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, serta Kepala MIN Bukittinggi.
Paparan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing bidang.
Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan beragam pertanyaan dan masukan terkait teknis pelaksanaan anggaran, sinergi antar-seksi, serta strategi percepatan realisasi anggaran. Diskusi ini menjadi ruang koordinasi untuk mengantisipasi potensi kendala administratif maupun teknis dalam pelaksanaan program tahun berjalan.
“Melalui kegiatan Bedah DIPA ini mari teguhkan komitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas,” Kakan Kemenag mengakhiri